herelius.blogspot.com

Hal tersebut ditandaskan oleh Pelatih Pramuka Kwartir Cabang Kota Madiun, Sri Rahayu dalam kesempatan Kursus Mahir Dasar (KMD) Pramuka ke-36 bagi pembina yang digelar Selasa – Kamis, 24 – 26 Nopember 2009 kemaren oleh Kampus STKIP Widya Yuwana Madiun. Sebagai persiapan untuk menjadi Pembina Pramuka tingkat Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega di Satuan kelak, Perguruan Tinggi ini menyelenggarakan pembinaan bagi mahasiswa-mahasiswi calon Katekis dan Guru Agama Katolik tersebut. Kursus awal bagi Pembina Pramuka yang direncanakan setahun yang lalu, kini baru terlaksana karena faktor ketersediaan waktu untuk kegiatan tersebut. Hal itu dikatakan oleh Antonius Eko Ispirianto dalam sambutannya selaku Dosen Pramuka yang telah mengampu mata kuliah tersebut sejak 2 tahun yang lalu.

Secara terpisah Ketua STKIP Widya Yuwana Madiun sekaligus KAMABIGUS Satuan Pramuka di Perguruan Tinggi tersebut, Romo Agustinus Supriyadi, SS., Pr mengungkapkan bahwa kursus dimaksud untuk membekali mahasiswa-mahasiswi dalam karya-karya atau tugas-tugas kerasulan di bidang Kepramukaan. “Mereka kelak tidak melulu mengajarkan Pendidikan Agama Katolik, namun juga bidang-bidang lain yang mendukung, dalam hal ini adalah Pendidikan ekstrakurikuler Kepramukaan,” sambutnya dalam Ceremonial Pembuka. Turut hadir pula dalam Ceremonial tersebut, Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kota Madiun beserta Tim Pelatih. Kegiatan kursus sekaligus kemah ini diikuti oleh semua mahasiswa STKIP Widya Yuwana Madiun dari tingkat 1 sampai tingkat 4 sebanyak 91 orang.

Dalam sambutannya, Ketua Kwartir Cabang Kota Madiun menyampaikan bahwa KMD merupakan kursus awal bagi Pembina Pramuka. Sebagai salah satu usaha meningkatkan kualitas Kepramukaan yang memadai. Dalam kursus ini peserta diharapkan mampu menjadi Pembina Pramuka yang handal dan mempuni. Mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Mampu mandiri dan setia terhadap tugas-tugas sebagai seorang Pembina. “Anak-anak dan pemuda Indonesia perlu dididik untuk menjadi manusia dan warga negara Republik Indonesia yang berkepribadian dan berwatak luhur dan cerdas, cakap, tangkas dan rajin, yang sehat jasmani dan rohani, yang ber-Pancasila dan setia─patuh kepada Negara Kesatua Republik Indonesia (NKRI), yang berpikir dan bertindak atas landasan-landasan manusia sosialis Indonesia, sehingga dengan demikian anak-anak dan pemuda Indonesia menjadi kader pembangunan yang cakap dan semangat bagi penyelenggaraan amanat penderitaan rakyat,” ungkapnya.

Lebih lanjut beliau menandaskan bahwa untuk maksud itu seorang Pembina harus mempunyai strategi Pembinaan yang matang dan terlatih. Dengan demikian ia mampu meningkatkan mutu peserta didik dan seterusnya dapat memberikan kebahagiaan dalam hidup bersama dalam masyarakat, sesuai dengan cita-cita luhur bangsa kita, yaitu: menegakkan Pancasila dan nilai-nilainya.

Kegiatan yang bertempat di lapangan dan aula Kampus STKIP Widya Yuwana Madiun tersebut idealnya berlangsung tujuh hari, namun karena pertimbangan bahwa peserta mahasiswa saat itu sudah menerima materi selama dua semester pada kuliah Pramuka yang lalu, KMD kemudian dilaksanakan selama tiga hari saja. Hal tersebut disampaikan oleh “Kak Ut” dalam pengantarnya selaku sesepuh Kwartir Cabang Pramuka Kota Madiun di hadapan peserta KMD.

Dalam KMD Pembina Pramuka ke-36 tersebut, turut dilaksanakan pula pelantikan Pembina Pramuka Tingkat Mahir Lanjutan. Sejumlah 22 orang Pembina Pramuka Tingkat Lanjutan dilantik, setelah 6 bulan mengikuti kegiatan-kegiatan Pembinaan di Gugus Depan (GUDEP) masing-masing. Sebagai ungkapan setia terhadap tugas dan kewajiban sebagai Pembina, 22 Pembina Pramuka Tingkat Lanjutan tersebut dikukuhkan dengan mengucapkan sumpah untuk menepati “Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka,” sebagai Kode Kehormatan dalam Kepramukaan.

Seusai ceremonial pembuka KMD dan pelantikan Pembina Pramuka Tingkat Lanjutan pada hari pertama, sejumlah 91 peserta mahasiswa dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan warna potongan kertas yang telah mereka terima secara acak. Dari pembagian tersebut, menghasilkan 6 kelompok berdasarkan warna, yaitu: merah, kuning, orange, biru, pink, dan ungu. Dari masing-masing kelompok yang terbentuk mendapat slayer (potongan kain segitiga) dengan warna yang sama. Setiap slayer tersebut bertuliskan: “Kwartir Cabang Kota Madiun” yang dikenakan setiap sesi kegiatan hingga upacaran penutupan kegiatan.

Kegiatan kursus yang dikemas dalam bentuk perkemahan tersebut sepenuhnya praktek-praktek: 1) Peraturan Baris Berbaris (PBB), 2) Pelaksanaan Upacara, seperti: Pengibaran Sang Merah Putih, Pembacaan Pancasila, Pembacaan Kode Kehormatan Pramuka, dan sebagainya. Pelaksanaan Upacara dilakukan dalam konteks Upacara Umum, Upacara Pembukaan/Penutupan Latihan, Pelantikan, Kenaikan, Pindah Golongan, dan meninggalkan Ambalan/Racana, dan 3) praktek-praktek teknis lainnya, seperti: tali-temali dan pemasangan tenda darurat, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

Kemah yang diikuti oleh peserta mahasiswa calon Katekis dan Guru Agama Katolik ini dibimbing oleh Tim Pelatih dari Kwartir Cabang Kota Madiun, seperti: Antonius Eko Ispirianto, Sri Rahayu, Ananto Edi, dkk.

Pada hari kedua kegiatan, peserta mahasiswa melaksanakan praktek penjelajahan/jelajah alam sekitar kota Madiun. Penjelajahan ini dilakukan dalam rangka praktek Satuan Pramuka penegak (tingkat SMA). Pelatih dan panitia turut ambil bagian dalam kegiatan penjelajahan tersebut, yang terbagi dalam 4 (empat) pos rute penjelajahan. Masing-masing pos harus dilalui oleh setiap kelompok jelajah dengan ketentuan atau tugas yang berlaku pada pos tersebut. “Meskipun melelahkan, penjelajahan ini menarik dan menantang untuk diikuti, sebab melibatkan semua peserta. Tidak ada seorangpun yang pasif dalam kegiatan tersebut. Selain itu pula, penjelajahan selalu diselingi dengan game/permainan. Tugas-tugas yang diberikan oleh setiap pos sangat memicu rasa ingin tahu kami,” ungkap salah seorang peserta dalam evaluasi pada sore harinya seusai penjelajahan.

Pelatih Pramuka sekaligus Purna Guru SMA Madrasah Aliyah Kota Madiun, Sri Rahayu menegaskan bahwa pengelolaan atau manajemen merupakan kunci dalam mengatur segala sesuatu untuk mencapai tujuan. Tujuan umum dari pengelolaan Satuan adalah mewujudkan generasi yang lebih baik dari sebelumnya, yang memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan masyarakat. Peserta didik diharapkan mampu menalar pengalaman-pengalaman di lapangan secara kritis, memiliki sikap dan moral Pancasila yang benar. Untuk mencapai tujuan itu, seorang Pembina atau pemimpin tentunya harus memiliki ketrampilan manajerial. “Mengelola Satuan Pramuka dapat dilakukan dengan cara-cara praktis, seperti kedekatan dengan peserta didik, mampu berkomunikasi dengan baik, peserta didik tidak hanya sebagai obyek melainkan sebagai pemeran atau subyek; artinya Pembina harus melibatkan mereka dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dalam setiap kegiatan. Mengapa demikian? Supaya berkembang rasa percaya diri dalam peserta didik, dengan demikian mereka akan merasa bahwa kegiatan itu “perlu” dan dengan penuh kesadaran dapat diikuti,” begitu ungkap beliau berdasarkan pengalaman membina Pramuka selama 30 tahun di SMA tempat ia mengabdi tersebut.

Fungsi manajemen juga berlaku dalam Satuan Pramuka yang biasanya digolongkan dalam perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan atau motivasi, dan pengendalian sebagai berikut: Pertama, perencanaan yaitu memutuskan apa yang harus dilakukan pada waktu yang akan datang dan seterusnya dan membuat rencana untuk pelaksanaannya secara matang. Hal ini berkaitan dengan program tahunan, bulanan, dan mingguan dari Satuan tersebut. Kedua, pengorganisasian yaitu membuat penggunaan maksimal dari sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana dengan baik. Ketiga, kepemimpinan atau motivasi yaitu memakai kemampuan di area ini untuk membuat peserta didik atau Pembina yang lain mengambil peran serta aktif dengan efektif dalam mencapai suatu rencana. Keempat, pengendalian merupakan monitoring–memantau kemajuan rencana, yang mungkin membutuhkan perubahan tergantung apa yang terjadi, misalkan: kendala waktu pelaksanaan dan anggaran yang kurang mendukung. Hal ini dapat dilakukan dengan kerja sama Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab di mana ada Satuan Pramuka. “Intinya adalah Pembina Pramuka memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi ini. Jangan begitu melepas peserta didik untuk melaksanakan tugas-tugas dalam Kepramukaan. Mereka harus dibimbing dan diberi penjelasan secara rinci, sehingga mereka memperoleh pemahaman yang memadai. Mari mengembalikan citra`Kepramukaan di mata masyarakat.” tegasnya seraya disambut tepuk tangan meriah dari peserta KMD.

Pada pertemuan hari ketiga, Sri Rahayu menegaskan kepada peserta mengenai penghayatan kode kehormatan Pramuka yang tertuang dalam “Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka,” yang harus dimiliki oleh seorang Pembina. “Kode kehormatan Pramuka merupakan norma-norma yang harus dipatuhi oleh semua orang termasuk Pembina. Kode kehormatan itu merupakan norma kehidupan Pramuka yang memancarkan kesadaran pembangunan watak (character building) melalui kegiatan Kepramukaan. Orang lain akan memandang kita rendah kalau kita sendiri tidak menghormati kode kehormatan tersebut, sebab kode kehormatan itu identik dengan harga diri seseorang.” tandasnya.

Dalam Upacara Penutupan KMD pada sore harinya, Romo Agustinus Supriyadi, SS., Pr menyampaikan permohonannya kepada Kwartir Cabang Pramuka Kota Madiun untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh cabang. Hal itu dimaksudkan supaya KMD ada tindak lanjutnya. Dengan demikian ilmu yang didapat oleh peserta mahasiswa pada saat kursus terus berkembang dan semakin mantap. Di hadapan peserta, pelatih, panitia, dan Ketua Kwartir Cabang Kota Madiun beliau mengatakan: “Saya berjanji akan memfasilitasi mahasiswa jika diberi ruang untuk terlibat dalam kegiatan Kepramukaan,” janjinya.

Peliput: HERELIUS NIUS

Anggota PMKRI Cabang Madiun “St. Ambrosius”

Jln. Soegijopranoto, Tromol Pos 13 MADIUN─63102

E-mail: hereliusnius@ymail.com 

Berita ini dipublikasikan di Majalah EDUCARE No. 12/VI/MARET 2010

Pernyataan itu disampaikan oleh Dr. Wilhelmus Ola Rongan dalam Seminar Tahun Emas STKIP Widya Yuwana yang diselenggarakan pada Kamis, 15 April 2010 kemaren di Aula Kampus tersebut. Bersamanya hadir pula Romo Skolastikus Agus Wibowo, Pr dan Hipolitus K. Kewuel, S.Ag., M.Hum turut memberikan pandangannya terhadap politik. Seminar dimoderatori oleh Antonius Virdei Eresto Gaudiawan, M.Hum, dosen Moral dan Teologi Politik.

Seminar bertema “Politik dan Evangelisasi” ini dihadiri oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan karyawan STKIP Widya Yuwana Madiun berjumlah 126 orang. Tema ke-6 “Politik dan Evangelisasi” merupakan salah satu dari tema umum Studi Evangelisasi dengan judul “12 Pintu Masuk Evangelisasi” yang akan dilangsir dalam terbitan karya tulis pada Juli 2010 mendatang.

Seminar tentang politik ini bermaksud memberi penjelasan yang tepat kepada peserta tentang tujuan mulia politik, yaitu demi terwujudnya kebaikan bersama. Politik yang bertujuan mulia seringkali dipahami secara sempit oleh masyarakat kita khususnya umat Katolik. “Bagi kebanyakan umat Katolik, politik itu kotor, penuh tipu muslihat, dan sarat kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Pengertian sempit terhadap politik ini berakibat umat menjauh dari politik dan apatis terhadapnya.” kata Romo Agustinus Supriyadi, SS., Pr dalam sambutannya selaku Ketua STKIP Widya Yuwana Madiun.

Romo Agustinus Supriyadi, SS., Pr menjelaskan bahwa seminar bermaksud membuka cakrawala pemahaman kita tentang tujuan mulia politik, yaitu demi terwujudnya kebaikan bersama. Karena itu, mahasiswa calon Guru Agama dan Katekis juga perlu diberi pemahaman tentang politik sebagai pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya keadilan sosial. Untuk itu pendidikan politik sebagai tata cara mengatur masyarakat menjadi sesuatu yang penting, lanjutnya seraya mengakhiri sambutan.

Menurut Dr. Wilhelmus Ola Rongan, alasan mendasar yang membuat umat Katolik perlu terlibat aktif dalam urusan politik terletak pada panggilan ilahi untuk mempertegas moral politik yang benar, yaitu politik demi keadilan, perdamain, kesejahteraan, dan kebaikan bersama serta penghormatan atas hak-hak asasi manusia.

Ia merujuk kepada sebuah studi yang dilakukan di Filipina pada tahun 2005 yang mengatakan bahwa keterlibatan Gereja Katolik dalam kehidupan sosial-politik di Asia dalam rentang waktu 50 tahun terakhir ini dipengaruhi oleh konsep Gereja Konsili Trente (1545-1563) dan Konsili Vatikan II (1962-1965).

Baginya, Konsili Trente memahami Gereja sebagai “Institusi Sosial” yang terpisah dari kehidupan publik dan memiliki kekuasaan, hukum, dan tata pemerintah sendiri. Pemahaman tentang Gereja ini yang kemudian membawa sejumlah konsekuensi. Pertama, Gereja kurang memberi perhatian pada persoalan politik dan ekonomi pada level kehidupan publik. Kedua, Gereja lebih tertarik mendorong para Misionaris (Eropa) ke tanah misi termasuk ke Indonesia untuk melakukan kegiatan evangelisasi. Ketiga, para awam khususnya di Eropa yang sudah mengenal Injil dan dibaptis terus dimotivasi dan didorong memberi dukungan uang, materi kepada misionaris demi keberhasilan evanglisasi.

“Zaman terus berubah dan berevolusi. Konsili Trente tentunya sudah tidak relevan lagi dengan keadaan dunia yang serba terbuka berkat globalisasi dan teknologi mutakhir. Untuk itu para Bapa Gereja terpanggil untuk merumuskan konsep baru tentang Gereja, di mana Gereja tidak lagi dilihat sebagai ‘Institusi Sosial’ yang terisolir, melainkan sebagai bagian integral dari pengalaman hidup umat beriman dan masyarakat umumnya,” tuturnya.

Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa konsep Konsili Vatikan II tentang Gereja ini merefleksikan adanya keterbukaan luar biasa dari pihak Gereja terhadap kehidupan publik. “Para pimpinan Gereja membuka mata dan hati serta peka terhadap berbagai perubahan yang terjadi serta gejolak hidup di tengah masyarakat. Ketika negara dan masyarakat diselimuti oleh situasi ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan, maka Gereja perlu tampil membantu dan mendidik masyarakat supaya mampu membebaskan diri dari situasi yang dihadai dengan kekuatan sendiri,” tegasnya.

Dosen Riset STKIP Widya Yuwana Madiun ini juga menerangkan posisi hirarki dalam kehidupan sosial-politik. Ia mengatakan: “Sebagaimana dituliskan dalam Kita Hukum Kanonik 287, misalnya, bahwa para Klerus tidak boleh memimpin ataupun terlibat pada parta politik. Hal ini diatur guna menjaga objektivitas dan netralitas pelayanan gerejawi. Larangan ini dibuat atas pertimbangan bahwa Klerus merupakan simbol dan kekuatan yang mempersatukan komunitas umat beriman.” Pendapat ini juga didukung oleh Romo Skolastikus Agus Wibowo, Pr. Beliau menegaskan larangan Klerus berpolitik praktis: “Klerus tidak boleh berpolitik praktis, sementara awam dapat berpolitik sebagai haknya. Meskipun demikian, hak berpolitik ini tidak boleh yang sama sekali bertentangan dengan iman, misalkan materialisme,” jelasnya.

Keterlibatan pimpinan Gereja dalam urusan politik tidak bisa dimengerti dalam arti keterlibaan politik praktis seperti mendirikan dan memimpin sebuah partai politik, namun lebih dipahami dalam arti mendampingi atau memfasilitasi dialog bersama awam dan masyarakat tentang realitas sosial, politik, dan ekonomi. Dialog ini dimaksudkan agar masyarakat kecil, tersisihkan, dan tidak berdaya mampu terlibat aktif dalam dialog dan mengamnbil keputusan berkaitan dengan berbagai isu sosial, politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan agama yang mereka hadapi.

Menurutnya, pendampingan para awam itu dapat dimulai dengan upaya membangun sebuah komunio bersama. Hal ini bertujuan melakukan refleksi bersama secara berkala dan kontinu tentang kenyataan-kenyataan sosial-politik sehari-hari. Refleksi itu dipertajam dengan membaca dan merenungkan Kitab Suci khususnya refleksi atas pribadi Yesus Kristus sebagai penyelamat dan pembebas. Hal ini dipertegas oleh Hipolitus K. Kewuel, S.Ag., M.Hum yang mengatakan perlu adanya upaya Gereja dalam Ajaran Sosial Gereja untuk berjuang demi gerakan keselamatan dan pembebasan.

Segera setelah paparan diakhiri, salah seorang peserta bertanya: “Bagaimana sikap Gereja Katolik Indonesia berhadapan dengan situasi politik aktual?”

Bagi dosen yang sudah mengajar Riset sejak 2008 silam, saat ini Indonesia diselimuti oleh persoalan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang luar biasa demi kepentingan pribadi dan kelompok.

Dicontohkannya, Harian Kompas misalkan, tidak pernah sepi dari pemberitaan tentang korupsi. Data yang cukup mencengangkan, merujuk kepada hasil survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia selama 4 tahun (2003, 2004, 2007, dan 2008) menempatkan partai politik, parlemen, dan peradilan sebagai lembaga paling korup. “Harapan akan partai politik dapat memberikan solusif demi keadilan dan kesejahteraan, justru di sanalah kita menemukan muara korupsi,” sesalnya.

Sementara itu, diungkapkannya bahwa hasil observasi Asosiasisi Teologi Indonesia (ATI) pada tahun 2009 membenarkan bahwa Gereja Katolik belakangan ini kurang bersuara dan kehilangan sikap kritis profetis dalam merespon persoalan sosial-politik. Paling tidak, ada beberapa faktor penyebab: pertama, umat Katolik memandang politik itu penuh intrik dan persaingan. Politik sebagai sarana penguasa menindas rakyat dengan dalih demi kepentingan rakyat. Kedua, kurangnya penekanan fungsi Diakonia Gereja yang mengakibatkan warga Gereja kurang peduli terhadap isu politik. Ketiga, pendidikan umat beriman termasuk para pembina iman (calon katekis, imam, religius) kurang memberi tempat pada dimensi sosial-politik. Keempat, Gereja kurang mampu mengkomunikasikan pandangan dan sikap sosial-politiknya kepada masyarakat.

Berhadapan dengan bobroknya kondisi sosial-politik dan melemahnya sikap Gereja, Ahli Sosiologi Pembangunan ini menyarankan keterbukaan hati dan pikiran umat beriman agar belajar berpolitik dengan meneladani Yesus Kristus. Pertama, kita perlu menciptakan kerukunan, kedamain, dan persatuan serta menjauhkan diri dari ketegangan dan perpecahan. Kedua, setiap orang tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi melakukan apa yang baik bagi semua orang (bdk. Rm. 12: 17). Ketiga, kita perlu bangkit bersama Yesus untuk membebaskan diri dari berbagai krisis sosial ekonomi dan politik. Keempat, Gereja perlu melakukan pendidikan dan kaderisasi politik bagi warganya. Hal itu dimaksudkan agar umat Katolik semakin sadar politik, tahu akan hak dan kewajibannya dan mau terlibat aktif dalam politik. Pendidikan politik dimengerti sebagai bagian integral dari pembinaan iman seluruhnya angota Gereja termasuk para calon Katekis, imam, dan kaum religius.

“Dulu cara berpolitik dengan meneladani Yesus Kristus ini telah dilakukan sejumlah tokoh Katolik kita seperti Mgr. Soegidjopranoto, Kardinal Darmoyuwono, Romo Mangunwijaya, Frans Seda, Kasimo, dan lain-lain,” terangnya.

“Kita umat Katolik, meskipun menempuh cara yang berbeda, namun tetap harus saling mengasihi dan menghormati karena masing-masing membawa amanat yang sama, yaitu ‘berlaku adil, setia, dan rendah hati di hadapan Allah’ (bdk. Mikha 6: 8),” begitu nasehatnya.

Akhirnya, apapun masalah yang ada di hadapan kita, percayalah: ‘Semoga Allah yang memulai pekerjaan yang baik hari ini di antara kita berkenan menyelesaikannya pula’.” tutupnya mengutip Filipi 1: 6.